YAYASAN

NAMA : SHINTA AMELIA DWIPUTRI

NPM     : 29211160

KELAS : 2EB18

UNIVERSITAS GUNADARMA

YAYASAN

¢   Pengertian Yayasan :

♣Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

♣Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

¢   Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan:

1.      Pengadilan Negri  : Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negri

2.      Kejaksaan : Kejaksaan Negri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan  tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan.

3.      Akuntan Publik

Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan       publik yang memiliki izin menjalankan pekarjaan sebagai akuntan publik

¢   Kedudukan Yayasan :

         Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

¢   Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

          ♣ Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat

          ♣ Wakaf

          ♣ Hibah

          ♣ Hibah wasiat

          ♣ Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran  Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

¢  Yayasan Asing

Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia

O    Syarat pendirian Yayasan

Pendirian suatu Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001, yaitu:

1.      Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.
Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (pasal 9 ayat 5)

2.      Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan.
Hal ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemdian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan.

3.      Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

¢ Syarat Pendirian :

a.      yayasan terdiri atas Pembina pengurus dan      pengawas

b.      yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal

c.       pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia

d.      yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan peraturan pemerintah

e.        yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari mentri

f.       yayasan tidak boleh memakai nama yang :

                             ∆ telah dipakai secara sah oleh yayasan lain

                             ∆ bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan

g. nama yayasan harus didahului kata “yayasan”

i.  yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar

Proses pendirian persusahaan

Penyampaian Dokumen-dokumen yang diperlukan  

2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan

3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha

4. Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

5. Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di Dep.Keh dan HAM

6. Pengumuman dalam BNRI.

KELENGKAPAN LEGALITAS

Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka diperlukan ijin-ijin standard yang meliputi:
1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan
3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial) atau
4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan). pendirian yayasan pada saat ini harus di ikuti tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Karena sejak berlakunya Undang-Undang No. 16/2001, maka yayasan tidak bisa digunakan sebagai sarana kegiatan yang bersifat komersial dan harus murni bersifat sosial.

Kepengurusan

Sesuai dengan UU RI No.28 tahun 2004

tentang yayasan, disebutkan bahwa organ yayasan terdiri dari :

•          Pembina

•          Pengurus      

•          Pengawas

    Pembina ( pasal 28-30 )

            => adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan                      kepada pengurus atau pengawas oleh  UU atau AD.

 Anggota pembina adalah pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan

     Pengurus ( pasal 31-39 )

            => adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

          Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : ketua, sekretaris, dan bendahara.

           

     Pengawas ( pasal 40-47 )

 => adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta melakukan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan pengurus.     

Pengawas yayasan diangkat oleh pembina dan merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum.

Hak Pengurus

1.      Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi

2.      Mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

3.      Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pengurus yayasan

1.      Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi.

2.      Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi.

3.      Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi.

4.      Memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada rapat anggota.

5.      Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya.

6.      Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya yayasan sebagai badan Hukum:

PASAL  62

¢ Alasan pembubaran:

a)      Jangka waktu berakhir

b)      Tujuan Yayasan telah tercapai / tidak tercapai

c)       Putusan pengadilan:

1.      Melanggar ketertiban umum

2.      Tidak mampu membayar utang

3.      Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utang

PASAL  63

Likuidator: pihak untuk membereskan kekayaan Yayasan

¢ Pembina menunjuk Likuidator (Ps. 62, a&b)

¢ Pengurus selaku Likuidator

¢ Selama proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan

PASAL  68

¢ Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan

¢ Jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar

Apakah ketua yayasan menerima gaji?

¢ Berdasarkan contoh Anggaran Dasar yang kami dapat melalui http://massofa.wordpress.com/2008/03/02/contoh-anggaran-dasar-yayasan/, pada Pasal 12 tentang Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus, di ayat 4 disebutkan bahwa Badan Pengurus tidak mendapat gaji, akan tetapi segala biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus untuk keperluan/ kepentingan Yayasan ditanggung dan dibayar oleh Yayasan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ketua Yayasan tidak mendapatkan gaj

DAFTAR REFERENSI

 

http:// staff.ui.ac.id/internal/131861375/.../YAYASAN.ppt/

http://massofa.wordpress.com/2008/03/02/contoh-anggaran-dasar-yayasan/